Media Singapura Soroti Cara Turis Hindari Pungli di Imigrasi Batam
Kronologi Laporan dan Respons Otoritas
Media asal Singapura, The Straits Times, menerbitkan panduan bagi wisatawan asing untuk menghindari pungutan liar (pungli) saat masuk ke Indonesia melalui imigrasi Batam pada 10 April 2026. Ulasan ini muncul setelah mencuatnya dugaan praktik pemerasan di pintu masuk internasional tersebut.
Baca Juga “Polda Bali respons “travel warning” Korea Selatan tegaskan Bali aman“
Publikasi tersebut menyoroti kekhawatiran baru terkait laporan wisatawan yang dimintai uang tambahan di luar prosedur resmi. Dalam artikelnya, media itu menegaskan bahwa pelancong memiliki akses untuk melaporkan praktik pungli langsung ke Direktorat Jenderal Imigrasi Indonesia melalui berbagai kanal resmi, termasuk email, WhatsApp, situs web, hingga formulir pengaduan daring.
Di Terminal Feri Internasional Batam Centre, otoritas telah memasang pemberitahuan “dilarang memberi tip” di area pemeriksaan imigrasi. Selain itu, kamera CCTV dipasang untuk memantau interaksi antara petugas dan pelancong. Wisatawan juga dapat memindai kode QR di lokasi untuk melaporkan dugaan pelanggaran secara langsung.
Panduan Praktis Menghindari Pungli
Dalam panduannya, The Straits Times menyarankan wisatawan tetap tenang jika diminta melakukan pembayaran yang tidak jelas. Pelancong dianjurkan untuk menanyakan dasar biaya tersebut serta meminta kuitansi resmi sebagai bukti transaksi.
Media itu juga menekankan pentingnya meminta klarifikasi kepada atasan petugas jika penjelasan tidak memadai. Sistem imigrasi Indonesia, menurut laporan tersebut, memiliki prosedur formal dengan biaya resmi yang transparan dan terdokumentasi.
Wisatawan diimbau menghindari pembayaran tidak resmi, termasuk transfer online yang diklaim dapat mempercepat proses. Jika merasa tertekan, pelancong disarankan berpindah ke area publik dan memprioritaskan keselamatan sebelum mengambil langkah lanjutan.
Kasus Dugaan Pungli yang Viral
Sorotan media ini tidak lepas dari sejumlah laporan kasus yang viral. Pada Maret 2026, dua wisatawan Singapura dilaporkan ditahan selama sekitar dua jam dan diminta membayar 100 dolar Singapura per orang untuk bisa masuk ke Indonesia.
Kasus lain melibatkan seorang pemegang paspor Myanmar yang diduga dimintai hingga 300 dolar Singapura. Setelah negosiasi, jumlah tersebut diturunkan menjadi 250 dolar Singapura agar diizinkan masuk.
Menanggapi hal ini, otoritas Indonesia mengambil langkah cepat dengan mencopot Kepala Kantor Imigrasi Batam, Hajar Aswad, serta memindahkan empat pejabat lainnya untuk menjalani pemeriksaan internal. Mereka kini berada di bawah pengawasan unit kepatuhan untuk investigasi selama tiga bulan.
Analisis dan Tantangan Pemberantasan Pungli
Kepala Kantor Wilayah Kepulauan Riau dari Direktorat Jenderal Imigrasi Indonesia, Ujo Sujoto, menegaskan bahwa pihaknya akan mengambil tindakan tegas terhadap pelanggaran yang terbukti.
Namun, sejumlah analis menilai langkah ini belum cukup untuk mengatasi akar masalah. Aktivis antikorupsi Emerson Yuntho menyebut praktik serupa tidak hanya terjadi di Batam, tetapi juga di titik masuk lain.
Peneliti dari ISEAS – Yusof Ishak Institute, Julia Lau, menilai praktik pembayaran informal masih menjadi tantangan di Indonesia meski reformasi telah berjalan. Ia juga menyoroti tekanan ekonomi sebagai faktor yang berpotensi memperburuk situasi.
Penutup: Upaya Perbaikan dan Kepercayaan Wisatawan
Kasus ini menjadi pengingat penting bagi otoritas untuk memperkuat pengawasan di pintu masuk internasional. Transparansi prosedur, akses pengaduan, serta penegakan disiplin menjadi kunci untuk memulihkan kepercayaan wisatawan.
Ke depan, konsistensi dalam penindakan dan edukasi kepada petugas serta pelancong diharapkan dapat menekan praktik pungli. Langkah ini penting untuk menjaga reputasi Indonesia sebagai destinasi wisata yang aman dan profesional di mata dunia.
Baca Juga “Heboh Korsel Keluarkan Travel Warning ke Bali, Kemenpar Buka Suara“
