Penerapan ESG Jadi Kunci Menarik Investasi Pariwisata Berkelanjutan di Indonesia
Prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) semakin menjadi pertimbangan utama dalam pengambilan keputusan investasi di sektor pariwisata. Investor global kini tidak hanya mengejar keuntungan finansial, tetapi juga menilai komitmen pelaku usaha terhadap keberlanjutan lingkungan, dampak sosial, dan tata kelola perusahaan yang baik.
Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana menegaskan bahwa penerapan ESG yang kuat dapat meningkatkan daya tarik destinasi wisata sekaligus memperkuat kepercayaan investor internasional. Pernyataan tersebut disampaikan saat membuka Eco Tourism Week – Wonderful Indonesia Sustainable Tourism Industry Forum (WI-STIF) 2026 di Bali.
Menurut Widiyanti, keberlanjutan tidak lagi sekadar tren, melainkan kebutuhan strategis bagi industri pariwisata yang ingin tumbuh dalam jangka panjang. Karena itu, pemerintah mendorong pelaku usaha untuk menjadikan ESG sebagai bagian dari strategi bisnis dan investasi.
baca juga”Dispar Aceh Selatan Minta Pengelola Wisata Tingkatkan Layanan“
Pemerintah Perkuat Infrastruktur dan Program Pariwisata Ramah Lingkungan
Untuk mendukung transformasi sektor pariwisata, pemerintah telah menjalankan berbagai program yang berorientasi pada keberlanjutan. Salah satunya melalui pembangunan infrastruktur ramah lingkungan di sejumlah destinasi unggulan nasional.
Beberapa proyek yang tengah dikembangkan meliputi sistem pengelolaan sampah di Labuan Bajo, revitalisasi kawasan Waterfront City Pangururan di Danau Toba, hingga berbagai program pemulihan lingkungan dan kajian daya dukung kawasan wisata.
Selain itu, Kementerian Pariwisata juga mengimplementasikan Gerakan Wisata Bersih yang bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya kebersihan dan sanitasi destinasi wisata. Program tersebut berjalan sejalan dengan Gerakan Indonesia ASRI (Aman, Sehat, Resik, dan Indah) yang mendorong pengelolaan lingkungan secara berkelanjutan.
Widiyanti berharap kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, masyarakat, dan investor dapat mempercepat terciptanya ekosistem pariwisata yang lebih bertanggung jawab.
Forum Pariwisata Berkelanjutan Dorong Kolaborasi dan Solusi Nyata
Eco Tourism Week 2026 tidak hanya menjadi ajang diskusi, tetapi juga wadah untuk memperkuat sinergi antarpemangku kepentingan. Forum tersebut membahas berbagai isu strategis mulai dari penerapan ESG hingga pengembangan pariwisata regeneratif yang memberikan manfaat langsung bagi lingkungan dan masyarakat lokal.
Co-Founder Eco Tourism Bali, Suzy Hutomo, menilai sektor pariwisata membutuhkan lebih banyak implementasi nyata dibandingkan sekadar pembahasan konsep. Menurutnya, tantangan industri saat ini adalah mengubah ide keberlanjutan menjadi praktik yang dapat diukur dan berdampak langsung.
Melalui forum tersebut, berbagai pihak diharapkan mampu menghasilkan inovasi, kemitraan, dan solusi yang mempercepat transformasi pariwisata Indonesia menuju model pembangunan yang lebih hijau dan inklusif.
Pemerintah Dorong Pemerataan Investasi Pariwisata di Luar Bali
Meski Bali masih menjadi magnet utama wisatawan dan investor, pemerintah berupaya mendorong distribusi investasi yang lebih merata ke berbagai daerah lain di Indonesia.
Dalam Investor Roundtable 2026, Kementerian Pariwisata mengajak investor untuk melihat peluang di sejumlah destinasi yang memiliki potensi besar namun belum berkembang optimal. Langkah ini dilakukan agar manfaat ekonomi pariwisata dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat di berbagai wilayah.
Widiyanti menegaskan bahwa Indonesia memiliki banyak destinasi unggulan selain Bali yang layak mendapatkan perhatian investor. Pengembangan destinasi tersebut harus dilakukan secara bertanggung jawab dengan tetap menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan kelestarian lingkungan.
Pengembangan 13 Destinasi Prioritas Jadi Fokus Investasi Berkelanjutan
Data Kementerian Pariwisata menunjukkan Indonesia mencatat 15,39 juta kunjungan wisatawan mancanegara. Dari jumlah tersebut, hampir 7 juta kunjungan terkonsentrasi di Bali.
Tingginya konsentrasi wisatawan dan investasi di kawasan seperti Canggu, Seminyak, Ubud, dan Uluwatu mendorong pemerintah mempercepat strategi pemerataan pembangunan.
Sebagai solusi, pemerintah memprioritaskan pengembangan 10 Destinasi Pariwisata Prioritas, yaitu Danau Toba, Lombok dan Gili Tramena, Labuan Bajo, Borobudur-Yogyakarta-Prambanan, Bangka Belitung, Bromo Tengger Semeru, Manado-Likupang, Morotai, Wakatobi, dan Raja Ampat.
Selain itu, pemerintah juga menetapkan tiga Destinasi Pariwisata Regeneratif, yaitu Bali, Greater Jakarta, dan Kepulauan Riau. Ketiga belas destinasi tersebut diharapkan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru yang mampu menciptakan lapangan kerja sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal.
Masukan Investor Jadi Dasar Penyusunan Kebijakan Pariwisata Hijau
Kementerian Pariwisata terus membuka ruang dialog dengan investor, pemerintah daerah, asosiasi industri, dan pelaku usaha untuk mengidentifikasi tantangan investasi di lapangan.
Masukan yang diperoleh melalui Investor Roundtable akan digunakan sebagai bahan penyusunan kebijakan yang lebih adaptif terhadap kebutuhan industri. Fokus utamanya adalah menciptakan iklim investasi yang hijau, inklusif, kompetitif, dan berkelanjutan.
Pelaksana Tugas Deputi Bidang Industri dan Investasi Kementerian Pariwisata, Rizki Handayani, menyebut masukan dari para pemangku kepentingan sangat penting untuk memperkuat pengembangan destinasi wisata di seluruh Indonesia.
ESG Menjadi Fondasi Masa Depan Pariwisata Indonesia
Perubahan tren global menunjukkan bahwa wisatawan dan investor semakin memperhatikan aspek keberlanjutan dalam memilih destinasi maupun proyek investasi. Karena itu, penerapan prinsip ESG kini menjadi faktor yang tidak dapat diabaikan oleh pelaku industri pariwisata.
Dengan dukungan kebijakan pemerintah, pembangunan infrastruktur hijau, serta pengembangan destinasi prioritas, Indonesia memiliki peluang besar untuk memperkuat posisinya sebagai destinasi wisata berkelanjutan di tingkat global. Ke depan, keberhasilan sektor pariwisata tidak hanya diukur dari jumlah kunjungan wisatawan, tetapi juga dari kemampuan menciptakan dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan yang positif secara berkelanjutan.
baca juga”Strategi Yunani Perangi Overtourism, Salah Satunya Batasi Jumlah Tempat Tidur“
